Pantauan media ini ada lima lantai di bangunan tersebut. Informasi yang didapat makin ke bawah makin nambah harganya. Hanya saja Rusunawa belum ada serah terima dari pemerintah pusat ke pemkab Merangin, namun karena telah dibangun maka harus segera dimanfaatkan.
Melalui Via telepon Kabag hukum H Firdaus menjelaskan Pengelolaan rusunawa tidak bisa diatur dengan Perbup karena sesuai dengan ketentuan pasal 246 UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
''Untuk melaksanakan kuasa peraturan perundang - undangan bupati menetapkan perbup. Oleh karena perda belum ada, maka tidak bisa di bentuk peraturan bupati," kata Firdaus.
Masih dikatakan Firdaus, menjelang ada serah terima rusunawa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka pengelolaanya cukup di tetapkan dengan SK Bupati.
''Dasarnya atas peraturan menteri pekerjaan umum dan perumah rakyat republik indonesia nomor : 01/prt / M / 2018 tentang bantuan pembangunan pengelolaan dan rumah susun sewa," Terang nya.
Selanjutnya Kabag hukum H firdaus juga menjelaskan bahwa kedepanya ranperda pengelolaan rusunawa ini akan di masukan ke dalam program pembentukan Perda THN 2020.
''Apabila Ranperda ini di sahkan menjadi perda maka, baru Perbup tentang petunjuk pelaksanaan rusunawa akan kita bentuk. Baru di situ kita bisa menarik PAD," tutur nya.
Diteruskan Firdaus, bila memang ada dugaan tentang terjadi penyimpangan pengelolaan biaya operasional oleh panitia rusunawa, maka inspektorat Merangin berwenang untuk mengaudit nya. (*)
Reporter : GondoIrawan
Redaktur : Topanbohemian
