Salah seorang sumber informasi kepada media ini mengatakan tindakan seperti itu dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.
Baca Juga : Polemik Hutang Oknum DPRD. Kabag Hukum Sentil Inspektorat Klarifikasi Audit
‘’Sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Mungkin memang karena ada kepentingan mendesak sehingga mau tidak mau harus melakukan itu,” ungkap sumber informasi yang tidak ingin dipublikasikan identitasnya.
Informan juga mengatakan kebiasaan itu tidak pernah bermasalah mengingat hutang tahun ini akan dibayar pada tahun berikutnya. ‘’Entah bagaimana mereka mengalokasikan dana untuk pembayaran hutang tahun sebelumnya. Yang jelas sepengetahuan saya hutang itu ada tapi laporan (SPJ,Red) normal, sesuai dengan pagu anggaran sehingga tidak ada temuan BPK,” katanya.
Masih dikatakan informan, persoalan mencuat saat masa Makmur menjabat sebagai Sekwan yang mana saat itu Makmur tidak mau membayar hutang sekwan sebelumnya.
‘’Jadi awal mula terpublikasinya kasus hutang ini dan kian berpolemik, karena Pak Makmur tidak mau membayar hutang Sekwan sebelum dirinya menjabat. Sementara hutang kian menumpuk,” tuturnya.
Hasil investigasi media ini, diperoleh informasi bahwa temuan hutang tercatat sejak masa Sibawaihi menjabat sebagai Sekwan. Jumlah nominalnya, masa Sekwan Sibawahi meninggalkan hutang Rp.270an juta masa Sekwan Junaidi meninggalkan hutang Rp.30an juta dan masa Sekwan Nasution meninggalkan hutang Rp.500an juta.
Lalu apakah ketiga mantan Sekwan tersebut yang dimaksudkan oleh Inspektorat sebagai orang yang berhutang pribadi kepada pihak ke-3 (masyarakat)?. Inspektur Inspektorat Merangin, Hatam Tafsir dikonfirmasi melalui handphone pribadinya tidak menjawab tegas atas pertanyaan itu. ‘’Saya rasa anda tahulah siapa orang-orangnya,” singkat Hatam. (*)
Reporter : GondoIrawan
Redaktur : TopanBohemian
