Fokusinfo.com | Merangin : Dugaan mark-up anggaran belanja pada MTQ Ke-46 Provinsi Jambi yang dilangsungkan di Merangin sebagai tuan rumah, dikomentari secara umum oleh Wakil Ketua I DPRD Merangin, Isnedi.
Menurut pria hitam manis itu ada peraturan baku sesuai pedoman yang harus diikuti dalam pengeluaran keuangan.
Dijelaskannya, Sistim administrasi perkantoran sesuai dengan peraturan menteri keuangan bahwa pencairan dibawah Rp.10 Juta boleh menggunakan kwitansi atau pencairan langsung. Tapi kalau diatas Rp.10 juta harus memakai pihak ketiga.
‘’Siapa pihak ketiga nya ?, itu diberi hak kepada pengguna Anggaran (PA) yang menunjuk pihak ketiga yang melakukan kegiatan tersebut. Karena sistim di Perpres 54 2010 dibawah Rp.200 juta adalah sistim penunjukan langsung (PL). Kalau diatas Rp.200 juta harus ditenderkan melalui Unit Lelang Pengadaan (ULP),” terang Isnedi.
Ketika ditanyakan apakah diperbolehkan seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belanja sendiri ke sebuah toko. Isnedi menjawab bisa saja jika nilai belanja dibawah Rp.10 juta.
‘’Jika dibawah Rp.10 juta itu boleh, tapi jika diatas Rp.10 juta harus memakai pihak ketiga,” tutupnya.
Klik disini untuk Tonton video Isnedi
Hasil investigasi tim fokusinfo.com yang menyambangi sebuah toko muslim Al Wafa di sekitaran pasar angso duo Jambi, dari keterangan pemilik toko memang ada transaksi pembelian borongan baju koko, peci hitam dan Jilbab yang akan digunakan untuk perhelatan MTQ di Merangin. Dan pemilik toko menyebut nama Azharuddin sebagai pembeli yang tidak lain adalah PPTK MTQ. Menurut data yang didapatkan fokusinfo.com, jumlah uang yang dihabiskan belanja di toko ini lebih dari Rp.150 juta.
‘’Memang ada dulu orang dari Merangin datang membeli perlengkapan untuk MTQ. Harga yang kami berikan dibawah harga grosir,” ungkap pemilik toko seraya menjelaskan harga-harga barang di tokonya.(redaksi)
