Dugaan ‘Berbagi Fee Proyek’ Desa Tanjung Lamin. Ketua BPD Akui Pernah Didatangi Sekdes

Merangin | Fokusinfo.com : Dugaan bagi-bagi fee proyek di Desa Tanjung Lamin  sepertinya benar-benar terjadi. Terlebih adanya pengakuan Ketua BPD Tanjung Lamin, M Amin kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

‘’Ya saya memang pernah didatangi oleh Sekdes jelang lebaran kemaren. Dugaan saya maksud kedatangan beliau akan memberi uang fee sebesar Rp.500Ribu. Tapi karena curiga dan merasa tidak nyaman maka saya tolak uang itu,” kata M Amin

Alasan lain yang disampaikan ketua BPD karena ada proyek tahun 2017 yang belum selesai dikerjakan. ‘’Saya takut nanti kedepannya terjadi permasalahan. Apalagi ada proyek yang dikerjakan pada 2017 hingga saat ini belum selesai,” tuturnya.

Baca Juga : Dugaan 'Berbagi Fee Proyek' Desa Tanjung Lamin, Terkuak  Klik Disini

M Amin juga siap bersaksi bila persoalan tersebut melebar ataupun naik ke ranah hukum. ‘’Saya ini orangnya insyaalah taat hukum. Bila ada penyimpangan tentu saya akan berada digaris depan. Saya juga siap bersaksi bila dibutuhkan,” tutupnya.

Sementara itu, Sekdes Tanjung Lamin, Azwar membantah informasi tersebut.’’Itu tidak benar,” singkat Azwar.(*)

Reporter : GondoIrawan

Redaktur : TopanBohemian

Read More

Dugaan ‘Berbagi Fee Proyek’ Desa Tanjung Lamin, Terkuak

Merangin | Fokusinfo.com : Kabar adanya pembagian ‘fee’ sejumlah proyek yang dananya berasal dari Dana Desa (DD) di Desa Tanjung Lamin kecamatan Pamenang Barat mulai terkuak. Hal itu diungkapkan salah seorang warga kepada media ini.

‘’Mulanya itu hanya isu, lalu kami yang merasa bagian dari warga Desa Tanjung Lamin melakukan penyelidikan. Ternyata benar itu isu,” kata Warga itu.

Dibeberkannya, pembagian fee proyek diberikan kepada perangkat desa seperti Kadus, Kaur, anggota BPD. Sementara peristiwa pembagian dilakukan pada jelang Idul Fitri 2018.

‘’Yang membagikannya itu Pak Sekdes. Setahu saya tiap orang mendapatkan Rp.500ribu,” tuturnya.

Sementara itu Kades Tanjung Lamin, Hedi Supriyanto mendadak sulit dihubungi. Baik ditemui di rumahnya maupun dihubungi melalui nomor ponsel pribadinya. (*)

Reporter : GondoIrawan

Redaktur : TopanBohemian

Read More

Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah R Desa Bukit Beringin Lebih Rp.4 juta.

Merangin | Fokusinfo.com : Besarnya biaya pembuatan sertifikat tanah R (Restan) di Desa Bukit Beringin Kecamatan Bangko Barat dikeluhkan warga. Pasalnya untuk bisa mendapatkan sertifikat masyarakat diminta uang sebesar Rp.4Juta.

‘’Bahkan nanti jika sertifikat terbit kami akan dimintai kembali biaya berkisar Rp600-800 ribu. Alasannya untuk bayar pajak,” ungkap salah seorang warga, yang enggan disebut namanya.

Informasi yang diperoleh media ini, Desa Bukit Beringin mendapatkan 57 sertifikat dari 120 nama yang diusulkan. Sementara itu Kades (Kepala Desa) Bukit Beringin, Dayat membenarkan jumlah biaya tersebut.

‘’Ya memang biaya pengurusan sertifikat di desa kami Rp.4 juta,” kata Dayat. ‘’Nanti kalau sudah selesai sertifikatnya akan ada lagi biaya tambahan untuk pembayaran pajak,” tambahnya. (*)

Reporter : GondoIrawan

Redaktur : TopanBohemian

Read More

Kades Ulak Makam 'Tantang' Diperiksa

Merangin | Fokusinfo.com : Merasa tidak ada persoalan yang berarti, Kades (Kepala Desa) Ulak Makam, Hasan siap diperiksa pihak berwajib atas persoalan yang menimpanya. Menurut Hasan Uang yang diterima olehnya merupakan imbalan dari masyarakat yang merasa terbantu mengurus sertifikat.

‘’Itu uangnya diberikan masyarakat ikhlas untuk mengurus sertifikat mereka. Jadi apa masalahnya?,” kata Hasan

Baca Juga : BPN Arahkan Kasus Pungli Prona Di Desa Ulak Makam Diperiksa Penegak Hukum Klik Disini

Hasan pun menantang pihak berwajib untuk memeriksa dirinya terkait persoalan tersebut. Bahkan dirinya juga menyatakan telah mendapat dukungan masyarakat yang merasa terbantu mendapatkan sertifikat.

‘’Saya punya massa sendiri, itu masyarakat yang terbantu pasti akan mendukung saya,” singkatnya. (*)

Reporter : GondoIrawan

Redaktur : TopanBohemian

Read More

BPN Arahkan Kasus Pungli Prona Di Desa Ulak Makam Diperiksa Penegak Hukum

Merangin | Fokusinfo.com : Pengakuan Kades (Kepala Desa) Ulak Makam soal adanya setoran yang dialirkan kepada oknum pegawai BPN (Badan Pertanahan Negara) Merangin dalam program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2017 Di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir, Merangin ditanggapi dingin oleh pihak BPN

Baca Juga : Kades Ulak Makam Akui Terima Setoran Prona 2017 Klik Disini

Kepala Kantor BPN Merangin, Angsana Siboro melalui Kasi Permasalahan, Hardiansyah mengatakan pihaknya mempersilahkan tindakan pemeriksaan oleh pihak terkait dalam hal ini pihak berwajib bila memang terjadi pungli (Pungutan Liar) dalam program tersebut.

Baca Juga : Akui Terima Setoran Prona 2017, Kades Sebut Oknum BPN Merangin Juga Menikmati Klik Disini

‘’Silahkan jika memang ada indikasi pungli pihak berwajib bisa memeriksanya. Jadi nanti ketahuan siapa dalang yang bermain dalam program itu,” ungkap Hardiansyah.(*)

Reporter : GondoIrawan

Redaktur : TopanBohemian

Read More

Dispendikbud Akan ‘Stop’ Pemutaran Film Edukasi 3D

Merangin | Fokusinfo.com : Pemutaran film edukasi 3 dimensi ke sejumlah sekolah di Merangin yang dikelola pihak swasta yaitu CV. Jaya Sejahtera Indonesia akan di’stop’ oleh Dispendikbud (Dinas Pendidikan & Kebudayaan) Merangin. Penghentian pemutaran film tersebut terkait dengan adanya pungutan sebesar Rp.20ribu persiswa, sementara kesepakatan antara Dispendikbud dan perusahaan tidak ada pungutan atau siswa boleh menonton secara gratis.

Baca Juga : Pemutaran Film Edukasi 3D Disoal Klik Disini

Kadispendikbud Merangin, H Zubir mengaku geram atas kejadian tersebut dan akan meminta pihak sekolah agar tidak melayani pihak swasta itu untuk memutar film edukasi.

Baca Juga : Pemutaran Film Edukasi 3D Pungut Rp.20Ribu, Dispendikbud Merangin Meradang Klik Disini

‘’Saya terkejut mendengar adanya pungutan kepada siswa yang mau menonton. Sementara perjanjiannya itu tontonan gratis,” kata Zubir.

‘’Saya akan menghubungi seluruh sekolah melalui korwil pendidikan kecamatan agar menghentikan kegiatan itu. Sekarang zaman sulit, jangan dibebankan lagi orang tua siswa,” pungkasnya. 

Sementara itu langkah cepat Dispendikbud ini diapresiasi para wali murid. Nata kepada media ini menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Dispendikbud karena dengan tindakan itu akan mengurangi rasa kesal para orang tua siswa.

''Itu langkah yang baik. Saya selaku orang tua siswa sangat berterimakasih kepada Pak Zubir yang dengan cepat merespon persoalan ini," ungkap Nata

Sementara Irawan, wali murid yang lainnya juga menyampaikan hal senada. ''Sebaiknya sekolah itu tidak dijadikan ladang bisnis untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu," ujarnya.(Redaksi)

Read More

Pemutaran Film Edukasi 3D Pungut Rp.20Ribu, Dispendikbud Merangin Meradang

Merangin | Fokusinfo.com : Ulah CV. Jaya Sejahtera Indonesia sebagai pengelola pemutaran Film Edukasi 3 Dimensi di sejumlah sekolah di Merangin yang memungut uang Rp.20ribu persiswa dinilai mengangkangi surat rekomendasi dan kesepakatan dari Dispendikbud (Dinas Pendidikan & Kebudayaan) Merangin.

Baca Juga : Pemutaran Film Edukasi 3D Disoal Klik Disini

Kepala Dispendikbud, H Zubir dikonfirmasi media ini langsung meradang begitu mengetahui bahwa pihak perusahaan memungut uang kepada siswa yang ingin menonton film tersebut, karena sebelumnya antara pihak Dispendikbud dan perusahaan menyepakati bahwa perusahaan diperbolehkan memberikan layanan tontonan asalkan gratis.

‘’Kami sudah sepakat tidak ada biaya bagi siswa yang mau menonton. Jika kejadiannya sudah seperti ini tentu kesepakatan otomatis batal,” ungkap Zubir. (Redaksi)

Read More

Pemutaran Film Edukasi 3 Dimensi Disoal

Merangin | Fokusinfo.com : Pemutaran film edukasi di sejumlah sekolah di Merangin disoal. Pasalnya film yang memungut biaya Rp.20ribu persiswa itu dirasa memberatkan orang tua siswa.

Salah seorang wali murid mengatakan di zaman ekonomi yang sulit ini mereka dibebankan dengan pungutan semacam itu menambah rumit memanajemen keuangan keluarga.

‘’Untuk biaya hidup saja sekarang ini sulit, ditambah lagi dengan biaya ekstra di sekolah. Kondisi itu membebankan kami wali murid,” ungkap Nata, wali murid di salah satu SD di Bangko.

Menurut wali murid itu, adanya pemutaran apalagi dengan biaya untuk menonton film 3 dimensi dirasa tidak perlu mengingat saat ini media visual telah mudah diakses.

‘’Di sekolah itu kan tempat belajar, bertatapan muka siswa dengan guru, bukan untuk menonton walaupun informasinya ada nilai edukasi didalam tontonan itu. Dan lagi jika ingin menonton kami orang tua siswa akan mudah mengaksesnya di media, tapi kami elak,” terangnya. ‘’Yang intinya kami selaku orang tua siswa keberatan dengan program tersebut,” tambahnya.

Sementara itu Executive Directur CV. Jaya Sejahtera Indonesia, Heriyanto sebagai pengelola layanan jasa Film Edukasi 3 Dimensi menjelaskan bahwa tontonan yang disajikan bersifat edukasi dan bisa menambah wawasan siswa.

‘’Yang kami berikan itu tontotan layak anak, ada edukasi didalamnya dan juga menggunakan tekhnologi 3 dimensi. Ini baik untuk anak,” ungkap Heriyanto.

Heriyanto juga mengatakan pihaknya tidak mewajibkan siswa untuk mau menonton. ‘’Kami tidak mewajibkan siswa. Bagi yang mau saja boleh menonton,” singkatnya. (Redaksi)

Read More

Akui Terima Setoran Prona 2017, Kades Sebut Oknum BPN Merangin Juga Menikmati

Merangin | Fokusinfo.com : Pengakuan Kades Ulak Makam, Hasan S telah menerima aliran dana guna pengurusan program Prona 2017 membuktikan bahwa pungutan uang dalam pembuatan sertifikat Prona memang ada.

Baca juga : Kades Ulak Makam Akui Terima Setoran Prona 2017 Klik Disini

Namun Hasan membantah jika dituding menikmati sendiri uang setoran tersebut. Dirinya menceritakan bahwa ada oknum dari BPN yang juga menerima aliran dana tersebut. ‘’Ya saya akui ada uang untuk pengurusan Prona yang dikasih ke saya. Tapi uang itu bukan untuk saya sendiri, sebagian saya berikan ke orang pegawai BPN,” ungkap Hasan S.

Sementara itu Kepala Kantor BPN Merangin, Angsana Siboro melalui Kasi Permasalahan, Hardiansyah mengatakan pegawai BPN dilarang menerima uang yang berlebih dari pihak yang ingin mengurus sertifikat apalagi program Prona.

‘’Pungutan diperbolehkan namun tidak melebihi Rp.200ribu. Hal itu sesuai dengan  SKB 3 menteri Nomor 25/SKB/ V-2017, Nomor 590-3167 tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017,” terang Hardiansyah. (*)

Reporter : GondoIrawan

Redaktur : TopanBohemian

Read More

Kades Ulak Makam Akui Terima Setoran Prona 2017

Merangin | Fokusinfo.com : Pungutan Liar (Pungli) dalam pengurusan sertifikat tanah rupanya tidak menjadi tabu lagi di Merangin. Belakangan sejumlah media baik lokal maupun nasional kerap menyorot adanya dugaan pungutan uang yang melebihi nominal yang diperbolehkan. (Diperbolehkan pungutan tertuang dalam SKB 3 menteri itu yakni Nomor 25/SKB/ V-2017, Nomor 590-3167 tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017)

Tindakan pungutan terjadi juga di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir, Merangin. Yang mana desa ini mendapatkan kuota Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) sebanyak 300 sertifikat. Dalam pungutannnya jumlah nominal bervariasi.

Salah seorang sumber informasi kepada media ini mengatakan di Desa Ulak Makam terjadi pungutan Rp.300ribu hingga Rp.1,5juta persertifikat. ‘’Setahu saya jumlah pungutannya bervariasi. Dari yang nominal kecil Rp.300ribu dan yang lebih tinggi itu hingga Rp.1,5juta persertifikat,” ujar Sumber media ini yang tidak ingin namanya dituliskan, namun siap bertanggung jawab.   

Sumber itu (yang belakangan diketahui adalah pelaku pungutan) juga menyebutkan ada aliran dana yang disetor ke Kades (Kepala Desa) Ulak Makam. ‘’Saya sendiri yang menyerahkan setoran ke Pak Kades sebanyak Rp.1Juta persertifikat,” ungkapnya.

Sementara itu Kades Ulak Makam, Hasan S mengakui adanya uang pengurusan Prona yang mengalir kepada dirinya. ‘’Ya saya akui ada uang untuk pengurusan Prona yang dikasih ke saya. Tapi uang itu bukan untuk saya sendiri,” kata Kades Ulak Makam, Hasan S. (*)

Reporter : GondoIrawan

Redaktur : TopanBohemian

Read More

Bersama Perindo, Hendra Dedikasikan Diri Untuk Jambi

Jakarta | Fokusinfo.com : Meskipun saat ini berdomisili di Bekasi, Jawa Barat namun niat mendedikasikan dirinya untuk pembangunan Provinsi Jambi patut diacungkan jempol. Dia adalah tokoh muda terbaik dari provinsi Jambi bernama Hendra, SH kelahiran Desa Pasar Kerman, Kerinci 11 Maret 1980.

Untuk mewujudkan niatnya itu Hendra menggunakan partai Perindo dengan motivasi pencalonan adalah membantu dan ikut serta dalam mewujudkan Indonesia yang Adil, Makmur, Sejahtera, Berdaulat dan Berbudaya khususnya di Provinsi Jambi.

‘’Saya ingin turut serta membangun Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci karena saya lahir disana. Untuk mewujudkan mimpi saya itu saya menggunakan partai Perindo,” ungkapnya.

Dikatakannya, dedikasi yang dimaksud bersifat umum seperti pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan yang bertujuan mulia untuk kemajuan Provinsi Jambi.

‘’Tentu kita ini kan  berkeinginan melaksanakan cita-cita yg luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Maka dari itu saya ingin sekali merealisasikan aspirasi dari masyarakat Jambi khususnya Kerinci untuk didiskusikan di pusat,” kata suami ibu Nurjanah yang telah dikaruniai 3 orang putra itu.

Sementara itu, Target prioritas jika dirinya kelak menjadi anggota DPR-RI adalah membantu pemekaran Kerinci Hilir. ‘’Yang prioritas utama kelak jika saya menjadi anggota DPR-RI saya akan memperjuangkan pemekaran Kerinci Hilir. Ini sangat dibutuhkan di Kerinci agar pembangunan lebih merata,” tutup Hendra. (*)

Reporter : DedeRiskadinata

Read More