Merangin | fokusinfo.com : Kapabilitas Juhenri menduduki jabatan Kabid Bina SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin sepertinya perlu dipertanyakan. Sebagai seorang leader di bidang bina SMP, Juhenri ternyata tidak banyak mengetahui program-program yang sedang dilaksanakan. Salah satunya soal dana DAU untuk pembangunan SMP di Merangin.
Ketidak tahuan Juhenri terbukti dengan tidak bisa menjawab ketika ditanyakan soal dana DAU, bahkan jumlah sekolah penerima DAU juga tidak diketahui oleh Juhenri. Ironisnya pernyataan tidak tahu itu diungkapkan Juhenri di ruang kerjanya, sebuah tempat yang pada umumnya tersimpan dokumen-dokumen.
‘’Saya tidak tahu dana DAU, jumlah sekolah penerima DAU juga saya tidak tahu,” kata Juhenri beberapa waktu yang lalu kepada media ini.
Informasi yang media ini peroleh dari beberapa orang sumber menyatakan adanya dugaan pemotongan fee 10 persen dari tiap proyek. Dalam konteks itu Juhenri kembali menyatakan tidak tahu, dia juga menyebut pengurusan diserahkan kepada Kasi Sarpras.
‘’Saya tidak urus itu. Semuanya sudah diserahkan ke Kasi Sarpras,” ungkap Juhenri.
Kasi Sarpras Bidang SMP, Dedi Sukrianto dihubungi media ini melalui sambungan telpon menjelaskan bahwa DAU dikerjakan secara swakelola oleh komite sekolah. ‘’Pengerjaan proyek DAU dilaksanakan oleh komite sekolah,” singkat Dedi.
Dedi
membantah adanya isu pemotongan fee dalam tiap proyek. Saat membantah itu Dedi
sempat juga mengatakan dana untuk kerja tidak mencukupi.
‘’Itu swakelola pengerjaannya oleh komite. Tidak adalah pemotongan itu, apanya yang mau dipotong sementara untuk kerja saja dananya tidak cukup,” ungkap Dedi.
Klaim Dedi dana tidak cukup melahirkan kontroversi ditengah publik. Yang mana terindikasi dugaan adanya pemaksaan kepada pihak sekolah untuk membangun dengan dana yang kurang.
‘’Nekat juga itu, dana kurang kok ya disuruh membangun. Sama saja menjebak pihak sekolah. Yang otomatis akan mengalokasi dana sendiri demi penyelesaian proyek,” kata Nata warga Bangko. (TimRedaksi)
