Sekretaris GAPENSI Akui Ada Pertemuan. Terkait Dugaan 15 Kontraktor Setor Rp.150 juta

Fokusinfo.com | Merangin : Polemik dugaan 15 kontraktor setor Rp.150 juta kepada oknum utusan dari oknum pejabat tinggi Merangin menguat. Dalam percakapan konfirmasi media ini kepada Mulyadi, Sekretaris BPC GAPENSI (Badan pimpinan cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Merangin, terungkap bahwa memang ada peristiwa pertemuan di salah satu rumah makan di kota Bangko.

‘’Saya ada disana, tapi sungguh saya tidak tahu menahu tentang setoran. Saya hanya ikut makan bersama rekan lainnya,” kata Mulyadi. Jum’at 26 Mei 2017.

Menurut informasi yang media ini dapatkan, Mulyadi adalah sosok yang disebut-sebut menyerahkan uang kepada utusan dari oknum pejabat tinggi di Merangin. Namun Mulyadi membantahnya.

‘’Tidak ada itu saya yang memberikan uang. Sekali lagi saya katakan saat itu saya hanya makan bersama rekan lainnya,” tegas Mulyadi.

Sementara itu, oknum utusan dari oknum pejabat tinggi di Merangin berinisial M, hingga berita ini diterbitkan belum bisa dimintai keterangan.

Diberitakan sebelumnya, seorang anggota GAPENSI Merangin menyatakan ada 15 orang kontraktor mewakili 15 perusahaan menyetor uang kepada oknum utusan pejabat tinggi di Merangin. Jumlah uang sebesar Rp.150 juta dengan rincian tiap perusahaan menyetor Rp.10 juta dengan harapan mereka diberikan paket pekerjaan dari dinas terkait. (*)

Reporter : Topan Bohemian

Read More

Demi Proyek, Diduga 15 Kontraktor Setor Rp.150 juta

Fokusinfo.com | Merangin : Telah jadi rahasia umum untuk mendapatkan proyek dari pemerintah para kontraktor menyetor uang terlebih dahulu. Ternyata hal itu terjadi juga pada salah satu lembaga besar yang mewadahi para kontraktor di Merangin.

Salah seorang kontraktor yang merupakan anggota lembaga yang dimaksud mengatakan ada 15 orang anggota yang telah menyetorkan uang sebesar Rp.10 juta /perusahaan (CV) dengan harapan mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp.100 juta.

‘’Iya ada 15 orang mewakili 15 perusahaan. Mereka menyetorkan uang sebesar Rp.10 juta, total nya Rp.150 juta,” kata kontraktor yang enggan disebutkan namanya itu.

Dijelaskannya, 15 orang yang dimaksud merupakan gelombang pertama yang diajukan demi mendapatkan proyek. Sementara jika berhasil sukses maka akan ada gelombang kedua dan seterusnya. Ironisnya uang telah diserahkan namun proyek belum juga didapatkan sementara saat ini telah ada tandatangan kontrak paket pekerjaan di Dinas PU Merangin.

‘’Rekan rekan itu awalnya direncanakan gelombang pertama. Eeehhh... ternyata macet. Ujungnya mereka marah,” ungkapnya.

Masih dikatakan kontraktor tersebut, peristiwa serah terima uang terjadi dua bulan lalu di sebuah rumah makan ternama di Bangko. Penjemput uang berinisial M sementara pemberi uang berinisial MY.

‘’Itu uang saya dapat informasi, statusnya atas permintaan seseorang berpengaruh. Jadi setelah uang dipersiapkan anggota, orang yang berpengaruh itu mengutus seorang oknum berinisial M. Sementara pemberi uang namanya berinisial MY disaksikan sejumlah petinggi lembaga lainnya,” terangnya.

Menurut kontraktor tersebut, 15 orang anggota yang telah menyerahkan uang tidak menginginkan uang tersebut dikembalikan, namun diberikan paket pekerjaan.

‘’Mereka inginnya pekerjaan yang dijanjikan. Bukan menuntut uang dikembalikan,” tutupnya. (*)

Reporter : Topan Bohemian

Read More

Giring Kasus Dugaan Mark-up MTQ, LSM Sapurata Diintimidasi

Fokusinfo.com  | Merangin : Bakal meluasnya kasus dugaan mark-up anggaran MTQ Provinsi Jambi ke-46 kian kentara. Sejumlah rekanan dan pejabat diisukan mulai gerah. Bahkan gaya premanisme mulai tercium. Hal itu diungkapkan ketua LSM Sapurata Merangin, Mirza yang mengaku belakangan ini kerap mendapatkan intimidasi dari Orang Tidak Dikenal.

Mirza yang mengaku terus menggiring kasus ini sebelum hingga selama proses pemeriksaan di Kejari Merangin mengatakan beberapa kali dirinya menerima SMS (Short Message Service) yang bernada ancaman.

‘’Ada beberapa kali saya terima sms dari nomor tidak dikenal, tulisannya ancaman agar saya tidak lagi menggiring atau mengawal kasus MTQ ini,” kata Mirza.

Tidak hanya disitu, Mirza juga mengatakan dirinya pernah menerima telpon dari seseorang yang juga mengancam, bahkan lebih parahnya penelpon tersebut mengungkapkan kata-kata mengandung Sara (suku agama ras).

‘’Saya tidak tahu siapa penelpon tersebut, isi percakapannya sempat membawa-bawa nama putra daerah segala,” tuturnya.

Masih dikatakan Mirza, intimidasi berlanjut pada penyampaian seseorang kepadanya yang mengatakan bahwa salah satu pejabat berniat menyewa preman untuk menyelesaikan persoalan ini.

‘’Jadi menurut orang yang menyampaikan ke saya itu, salah satu pejabat di Merangin akan menyewa preman untuk membungkam saya,” ungkap Mirza.

Menurut Mirza, dari kronologis yang dialaminya itu disimpulkannya ada oknum-oknum yang merasa gerah atas persoalan dugaan kasus mark-up MTQ.

‘’Saya duga persoalan ini menyangkut banyak pihak. Bukan berujung pada pejabat di lingkup Kesra dan kontraktor pengadaan baju saja. Tapi lebih luas lagi,” ucapnya.

Ketika ditanyakan kenapa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi, Mirza menjawab belum saatnya mengingat bukti otentik belum kuat.

‘’Yang saya punya saat ini bukti berupa sms dan telpon, bisa saja itu orang iseng yang ngerjai saya, jadi saya anggap ini bukan bukti yang otentik. Tapi bukti ada seorang yang menyampaikan kepada saya, orangnya masih ada dan akan saya jadikan saksi kelak jika persoalan ini semakin keruh dan ada upaya ancaman nyata kepada saya,” tutup Mirza.

Sementara itu, Kapolres Merangin AKBP Aman Guntoro beberapa waktu yang lalu saat berkunjung ke Kantor Redaksi FIJ sempat menyatakan semua warga berhak minta perlindungan dari kepolisian. (seperti dikutip dari media online fokusinfo.com)

Kapolres mencontohkan kasus narkoba yang diduga ada keterkaitan mafia besar, kasus korupsi yang diduga melibatkan penguasa dan atau orang-orang kuat.

‘’Kalau kasus seperti itu kita pihak kepolisian akan menyiapkan tim khusus,” singkatnya.(*)

Pernyataan lengkap Aman Guntoro dapat dibaca Klik disini

Reporter : Topan Bohemian

Read More

Kasus Dugaan Mark-up MTQ Berpotensi Membesar

Mirza, ketua LSM SAPURATA 

Fokusinfo.com  | Merangin : Kasus dugaan mark-up anggaran MTQ Provinsi Jambi ke-46 sepertinya berpotensi membesar dan melibatkan banyak pihak. Bahkan diramalkan akan terkait pada pejabat-pejabat tinggi di Merangin. Hal itu diungkapkan Ketua LSM Sapurata Merangin, Mirza kepada media ini, sabtu 20 Mei 2017.

Menurut Mirza, event akbar keagamaan yang menghabiskan dana Rp.4 Milyar lebih itu memiliki beberapa paket belanja langsung, belanja jasa, sewa yang disinyalir terjadi mark-up anggaran.

‘’Kebetulan saya lihat kopian datanya. Dari data itu saya duga dasar penetapan harga ada kejanggalan. Melebihkan dari harga pasar,” kata Mirza.

Mirza mengilustrasikan, jika masyarakat umum membeli produk tertentu dengan skala atau partai besar maka penjual akan menjual dagangannya dengan harga grosiran atau lebih murah dibanding harga satuan. Semakin banyak pembeli membeli maka semakin murah harga yang ditawarkan, dari situlah pembeli mendapatkan untung.

‘’Pada data itu harga lebih mahal dari pasaran sementara yang dibeli itu jumlahnya banyak,” tuturnya.

Masih dikatakan Mirza, jika peraturannya memang produk yang dibeli harganya harus dinaikkan dengan tujuan keuntungan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor dan ataupun penyedia barang, kenapa pembelian/belanja materai tidak ada kenaikan harga.

‘’Saya cek belanja materai 6000 dan 3000 tidak ada kenaikan harga. Materai yang 6000 tetap dibeli dengan harga Rp. 6 ribu dan materai 3000 tetap dibeli dengan harga Rp.3 ribu. Jika peraturannya harus ada keuntungan bagi pembeli maka seharusnya harga materai juga dinaikkan,” terangnya.

‘’Ini ada yang bermain-main,” tambah Mirza.

Potensi akan membesarnya kasus ini, dikatakan Mirza sangat mungkin terjadi. Pasalnya masih banyak program belanja yang dirasa janggal. Namun dirinya tetap berkeyakinan Kejari Merangin mampu menuntaskan kasus tersebut.
‘’Saya percaya Kejari Merangin bisa mengungkapkan kasus tersebut,” tutupnya. (*)

Reporter : Topan Bohemian

Read More

Aktivis Desak Kejari Usut Serius Kasus Dugaan Mark-up MTQ

Fokusinfo.com  | Merangin : Mencuatnya Kasus dugaan mark-up anggaran MTQ Provinsi Jambi ke-46 sungguh disayangkan. Event akbar yang merekat nilai keagamaan itu rupanya dirasuki juga sejumlah oknum yang mengeruk keuntungan pribadi. Ironis memang, ajang bisnis tidak terelakkan.

Saat ini Kejari (Kejaksaan Negeri) Merangin tengah melakukan penyelidikan pengumpulan data dugaan mark-up belanja MTQ tersebut. Menurut informasi baru empat orang yang diperiksa terdiri dari dua orang pihak Setda Merangin dan dua orang dari pihak kontraktor. Bahkan telah berhembus pula isu yang menyatakan Sekda Merangin, Sibawaihi telah pula dipanggil oleh pihak Kejari.

Melihat rentetan peristiwa ini, Aktivis Merangin, Masroni yang juga merupakan koordinator F-BPM (Forum Bersama Peduli Merangin) meminta pihak Kejari Merangin serius mengusut kasus tersebut.

‘’Jika terbukti kelak artinya kasus ini sangat tidak terpuji. Masak iya event MTQ ada juga penyelewengan anggaran,” ungkap Masroni. Selasa 16 Mei 2017.

Dikatakannya, keseriusan pihak Kejari menyelidiki kasus tersebut diharapkan bisa menjadi acuan para pejabat atau pihak manapun yang masih ‘doyan’ melakukan tindakan korupsi bisa berfikir dua kali jika hendak melakukan hal yang sama.

‘’Jadi saya harapkan pihak Kejari jangan setengah-setengah menyelidiki kasus dugaan mark-up ini. Bongkar semuanya, itu bisa menjadi shok terapy buat para pejabat atau pihak manapun yang berhadapan dengan pengerjaan proyek yang sumber dananya dari negara,” terang aktivis yang terkenal vokal tersebut.
Masroni juga menyatakan dukungannya kepada pihak Kejari untuk menyelidiki perkara tersebut secara bebas dari tekanan ataupun intervensi pihak manapun.
‘’Uang yang digulirkan untuk event tersebut Rp.4 milyar lebih. Jadi saya duga kedepannya akan ada pihak-pihak lain yang terlibat, melakukan pendekatan ataupun tekanan terhadap Kejari. Saya harap pihak Kejari bisa bijaksana dengan tetap berpedoman dengan Tupoksi,” tutupnya.(*)

Penulis : Topan Bohemian

Read More

Kasus MTQ Tersirat Ancam Raih WTP, Bupati Akan Cari Tahu. Masroni Me-Ragu

Fokusinfo.com  | Merangin : Kasus dugaan mark-up anggaran MTQ Provinsi Jambi ke-46, yang saat ini perkaranya telah masuk babak pemeriksaan sejumlah oknum oleh Kejari Merangin, tersirat akan mengancam peraihan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Kabupaten Merangin pada 2017 ini.

Hal itu tertuang pada Artikel Opini yang ditulis Makmur Hidayat pada media online di Merangin.

Kutipan Opini.

Lalu apa hubungannya dengan WTP? Mengancamkah?
Disalah satu media online, terkutip pernyataan inspektur Inspektorat Merangin, Khatam Tafsir yang mengatakan tidak ada temuan oleh BPK soal MTQ. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan pejabat oleh Kejari?

Menurut saya, ada hal mencurigakan hasil pemeriksaan BPK dengan temuan dilapangan. Mungkin saja itu terjadi mengingat perkataan ‘Opini’ yang digadang-gadang kan. Bagaimana jika ternyata dikemudian hari hasil pemeriksaan Kejari ada yang ditetapkan menjadi tersangka? Tentu hal itu membuat persoalan baru. Yang mana hasil audit BPK baik-baik saja tapi kenyataanya lain. Hmmm..., semoga kecurigaan ini salah.

Selengkapnya Artikel Opini klik disini

Menyikapi itu, Bupati Merangin H Al Haris, S.Sos MH kepada media ini mengatakan belum tahu apakah kasus tersebut bisa mempengaruhi peraihan WTP pada 2017 ini, sementara dalam satu kesempatan beberapa waktu yang lalu Al Haris optimis predikat WTP untuk Merangin akan tercapai.

‘’Saya akan cari tahu dulu bagaimana prosesnya. Apakah nanti ada keterkaitan kasus MTQ dengan WTP. Tentu kita ingin yang terbaik,” kata Al Haris via telpon, selasa 09 mei 2017 lalu.

Sementara itu Koordinator Forum Bersama Peduli Merangin (F-BPM), Masroni meragukan kinerja dan hasil audit dari tim auditor BPK RI Perwakilan Jambi. Menurutnya independensi auditor telah menyimpang dari tupoksi.

‘’Jujur saya tidak percaya dengan tim auditor BPK Provinsi Jambi (Oknum). Mereka saya nilai sudah terkontaminasi,” ungkapnya.

Dicontohkan Masroni, sikap tim auditor BPK yang telah mau menerima jamuan makan, rapat di rumah dinas Bupati,  menggunakan kendaraan operasional dinas milik pemda, merupakan hal yang tidak sepantasnya.

‘’Itukan dilarang. Karena sedikit banyak pasti ada pengaruhnya dengan hasil audit,” kata Masroni.

Dijelaskannya, semakin dekat hubungan para auditor dengan pemerintah maka semakin besar pula pertumbuhan emosional diantara keduanya. ‘’Jika sudah begitu otomatis ada rasa saling menjaga,” singkatnya.

‘’Ini lagi, proses pemeriksaan dugaan kasus mark-up anggaran MTQ oleh Kejari Merangin sementara telah diaudit oleh BPK. Seandainya hasil audit BPK itu benar, tentu pemeriksaan yang sedang berjalan saat ini tidak ada. Semakin kuat dugaan terjadinya kolaborasi antara BPK dan Pemkab,” tambah Masroni. (*)

Penulis : Topan Bohemian

Read More

Telisik MTQ Ke-46 Jambi. 4 Orang Diperiksa Kejari

Fokusinfo.com | Merangin : Dugaan Mark-up anggaran belanja pada MTQ ke-46 Provinsi Jambi, yang kebetulan Merangin adalah tuan rumah penyelenggaraan pada tahun 2016 lalu, masih dalam tahap pemeriksaan sejumlah pihak oleh Kejari (Kejaksaan Negeri) Merangin.

Kepala Kejari Merangin, Haryono melalui Kasi Pidsus, Roy Charles mengatakan hingga saat ini baru empat orang yang diperiksa.

‘’Ada empat orang yang baru kami periksa,” kata Roy via telpon.

Dijelaskannya empat orang tersebut berasal dari dua klaster yang berbeda. Yaitu dua orang dari pihak panitia dan dua orang dari pihak rekanan.

‘’Ya yang diperiksa itu dua orang dari penyelenggara dan dua orang lagi dari kontraktor. Kami masih berkutat pada pengadaan barang. Intinya pemerisaan sedang berjalan,” tutup Roy.(*)

Penulis : Topan Bohemian 

Read More

Korelasi Kasus MTQ & Predikat WTP, ‘Halal’ Kah WTP Kelak?

Oleh MAKMUR HIDAYAT

Hikayat Pemerintah Kabupaten Merangin dibawah kepemimpinan H. Al Haris, S.Sos MH optimis meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah hal yang baru. Dua tahun belakangan tercatat dua kali Merangin optimis mendapatkan WTP dan dua kali itu juga gagal.

Seperti disebutkan pada salah satu media online, Pemerintah Kabupaten Merangin kembali gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah 2014. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar LHP Kabupaten Merangin tahun 2014 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Untuk hasil LHP keuangan Merangin masih WDP. Tapi kemajuan (laporan keuangan, red) kita sangat pesat,” kata Bupati Merangin, Al Haris. 

Saat itu penertiban aset menjadi kendala Merangin gagal Meraih WTP. Atas dasar itu perhatian Al Haris pada penertiban aset sangat serius. SKPD diperintahkan cepat mengatasi persoalan tersebut.

Sementara itu pada 2016 kembali Merangin gagal meraih predikat WTP. Seperti dikutip dari salah satu media online di Jambi, Kali ini yang menjadi sumber permasalahannya diduga adalah kasus mobil pajero sport dan pelaporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). "Gagalnya Merangin meraih WTP tahun ini karena Pajero Sport yang bakal dipakai Isnedi sebesar Rp 522.698.930 juta menjadi temuan BPK. Kalau untuk Dinas Pendidikan ditemukan lebih kurang Rp 4,9 M. Karena terlambat memberikan Laporan Pertangangung Jawaban (LPJ). Ungkap Masduki.

Sebenarnya Apa sih keistimewaan WTP. Bupati Merangin Al Haris, S.sos MH, pada 2017 ini juga mengatakan optimis bahwa Tahun ini Kabupaten Merangin akan meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah Prestasi yg nantinya membanggakan pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Kala itu dikatakan Bupati bahwa tolak ukur bisa diraihnya WTP adalah Keberhasilan Pemerintah Daerah menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual (Acrual Basic) ditahun 2016 Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara, Dan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terkait hal ini, saya katakan bahwa Pemeriksaan Yang dilaksanakan itu ada Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan PemeriksaanTertentu. Pemeriksaan Keuangan tujuannya untuk memberikan Opini Bahwa Laporan Keuangan Pemda Sudah disajikan wajar Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Misalnya Pemda membeli Kendaraan 10 juta. Kalau dalam Laporan Keuangan ditampilkan pembelian kendaraan 10 juta, Dan letaknya pada Pos Aktiva Tetap, itu artinya Penyajian Laporan Keuangan Pemda atas Pembelian Kendraan 10 juta tersebut sudah sesuai SAP. Kalau untuk Menilai Apakah pembelian kendraan tersebut Ekonomis, Efektif dan Efisien Tentu BPK harus melakukan Pemeriksaan Kinerja.

Sebagai masyarakat Merangin, tentu saja kita harus membantu pemerintah mewujudkan program dan keinginannya tersebut sesuai dengan profesi yang merekat. Tidak terkecuali predikat WTP ini.

Memang bagi warga biasa pengaruh predikat opini WTP tidak langsung mengena. Predikat WTP ‘masih’ dianggap hanya sebagai peningkatan gengsi para pejabat publik. Tapi setidaknya warga bisa menikmati pembangunan-pembangunan yang telah terealisasi dan atau akan diwujudkan, ekonomi yang mumpuni.

Namun seberapa yakinkah kita optimis pada 2017 ini Merangin akan mendapatkan predikat WTP ?

Saat ini di Merangin tengah hangat pemeriksaan sejumlah pejabat dilingkup Setda Merangin oleh Kejari (Kejaksaan Negeri) Merangin. Para pejabat itu diduga melakukan tindakan mark-up dana pegelaran MTQ ke-46 tingkat Provinsi Jambi pada 2016 lalu.

Lalu apa hubungannya dengan WTP? Mengancamkah?
Disalah satu media online, terkutip pernyataan inspektur Inspektorat Merangin, Khatam Tafsir yang mengatakan tidak ada temuan oleh BPK soal MTQ. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan pejabat oleh Kejari?

Menurut saya, ada hal mencurigakan hasil pemeriksaan BPK dengan temuan dilapangan. Mungkin saja itu terjadi mengingat perkataan ‘Opini’ yang digadang-gadang kan. Bagaimana jika ternyata dikemudian hari hasil pemeriksaan Kejari ada yang ditetapkan menjadi tersangka? Tentu hal itu membuat persoalan baru. Yang mana hasil audit BPK baik-baik saja tapi kenyataanya lain. Hmmm..., semoga kecurigaan ini salah.

Atas persoalan ini saya jadi teringat peristiwa salah seorang pegawai dinas PU Merangin yang membawa rombongan Auditor BPK dengan menggunakan mobil dinas. Sementara seyogyanya BPK independent tidak menggunakan fasilitas daerah.

Lantas seberapa garangnya kasus MTQ jika kelak memang terbukti adanya mark-up anggaran, bukankah itu termasuk penyimpangan? Sementara laporan keuangan harus rapi. Yakin dikemudian hari tidak ada yang berniat membongkar ke’halal’an predikat WTP jika benar-benar Merangin dapat meraih WTP?

Saran saya kepada pemerintah Merangin, selesaikan dulu persoalan-persoalan yang dianggap kecil seperti kasus dugaan mark-up MTQ. Dalam satu kesempatan, seperti dikutip dari media online Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menjamin sebuah lembaga bebas dari praktik korupsi.

Tentulah kita sama-sama ingin persoalan tersebut bisa lekas selesai tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun saya yakin seluruh masyarakat Merangin juga menginginkan WTP yang diraih kelak benar-benar murni didapatkan atas kinerja, kelengkapan dan tertibnya aset, fakta real laporan keuangan, bebas korupsi. WTP yang BUKAN hasil loby, WTP yang ‘HALAL’. (*)

Penulis Adalah Putra Merangin Yang Saat Ini Masih Menjadi Mahasiswa Aktif di Universitas Eka Sakti (UNES) Padang. 

Read More

Aman Guntoro : Semua Orang Berhak Minta Perlindungan dari Kepolisian

Fokusinfo.com | Merangin : Kapolres Merangin, AKBP Aman Guntoro dalam waktu padatnya menyempatkan diri berkunjung silaturahmi ke dapur Redaksi Fokus Info Jambi, Senin 08 Mei 2017.

Didampingi sejumlah bawahannya Aman Guntoro memberikan pandangan tentang menjaga keutuhan NKRI.

Disela itu juga terjadi dialog santai antara para wartawan dan Aman Guntoro. Memperbincangkan sejumlah persoalan yang sedang mengemuka baik itu bersifat skala lokal dan juga skala nasional.

Salah satu isi perbincangan menyebut semua orang berhak meminta perlindungan dari kepolisian.

‘’Ya bisa saja orang meminta perlindungan dari kepolisian, sesuai kondisi orang itu. Tapi biasanya yang meminta perlindungan itu adalah saksi kasus kasus tertentu yang ada kaitannya dengan hal-hal yang lebih besar atau kuat,” kata Aman.

Dia mencontohkan kasus narkoba yang diduga ada keterkaitan mafia besar, kasus korupsi yang diduga melibatkan penguasa dan atau orang-orang kuat.

‘’Kalau kasus seperti itu kita pihak kepolisian akan menyiapkan tim khusus,” singkatnya.

‘’Tapi kalau jurnalis itu kan ada UU Pers yang melindungi, tapi jalani juga kode etik pers nya,” tambahnya.

Perbincangan soal perlindungan tersebut disambut antusias para wartawan. Pasalnya tugas peliputan khususnya investigasi tidak jauh dari insiden intervensi, tekanan. Apalagi investigasi birokrasi yang menyentuh oknum-oknum pemerintahan.

‘’Profesi wartawan itu berat apalagi ditugaskan investigasi. Sering juga mendapatkan tekanan-tekanan dari orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal. Dari perbincangan dengan Bapak Kapolres ini membuka pandangan saya bahwa ternyata ada perlindungan yang bisa didapatkan dari kepolisian,” ungkap Mansurdin, salah seorang wartawan. (*)

Penulis : Topan Bohemian

Read More

Handayani, Nalim & Zumi Zola Gelar Pertemuan

Fokusinfo.com | Jambi : Salah satu kandidat calon bupati Merangin, Dr H Nalim SH MM yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Zumi Zola yang juga menjabat sebagai gubernur Jambi.

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung berlangsung pada Sabtu (6/5) kemarin di rumah Dinas Gubernur. Yang menarik dari pertemuan tersebut adalah turut hadirnya anggota DPR RI dapil Jambi, Handayani.

Sebagaimana diketahui, Handayani sangat getol mensosialisaikan Nalim ketengah tengah masyarakat Merangin. Handayani sendiri sudah secara terang terangan menyatakan dukungannya kepada Nalim.

Pertemuan antara Nalim, Handayani dan Zumi Zola ini, kuat dugaan membahas masalah seputar Pilkada Merangin yang dihelat bulan Juni 2018.

Nalim yang dikonfirmasi terkait pertemuan ini, tidak membantah hal tersebut. ‘’Ya, pertemuan itu memang ada. Hanya silaturahmi dengan bapak Gubernur,’’kataNalim.

Ditanya apakah dalam pertemuan tersebut membahas masalah Pilkada Merangin ? kembali Nalim mengatakan hanya sebatas silaturahmi.

‘’Yang jelas pertemuan itu hanya silaturahmi dengan gubernur Jambi,’’jawab Nalim singkat.

Ketika ditanya masalah dukungan PAN di Pilkada Merangin, Nalim mengatakan jika PAN memiliki mekanisme dalam menentukan siapa yang akan diusung di Pilkada Merangin.

‘’Sesuai perkataan pak gubernur (Zumi Zola), PAN itu memiliki mekanisme dalam menentukan siapa yang bakal didukung, yakni melalui survey,’’kata Nalim.

‘’Walau saya kader PAN dan berniat maju di Pilkada Merangin, tentunya saya harus mengikuti mekanisme Partai,’’ucap Nalim.

Nalim sendiri mengaku sudah bersosialisasi hampir kesemua Desa yang ada di Kabupaten Merangin. Itu adalah salah satu bentuk keseriusannya untuk kembali maju di Pilkada Merangin. (Advertorial)

Read More

Tarung Pilkada 2018. Herman Efendi Daftarkan diri di DPK-PKPI

Fokusinfo.com | Merangi : Keseriusan Herman Efendi, ST MM yang berniat akan mengikuti pertarungan Pilkada Merangin 2018 mendatang  memang nyata. Kamis, 04 Mei 2017 ditemani sejumlah tim dan keluarga dekatnya, Herman Efendi mendatangi kantor DPK-PKPI (Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) guna mendaftar dan mengambil formulir.

Fendi, sapaan akrab pria asal Tabir itu bersama rombongan tampak bersahaja melangkah ke kantor DPK PKPI. Mereka disambut sejumlah petinggi PKPI Merangin.

‘’Ini sebentuk bukti keseriusan saya hendak mencalonkan diri dan ikut bertarung pada Pilkada Merangin 2018 mendatang,” ungkap Fendi.

Dengan jargon Merangin SEHAT nya, Fendi menempatkan diri optimis bisa meraih simpati masyarakat. Gerakan demi gerakan telah dilakukan Fendi beserta tim. Tidak hanya di Dapil II Tabir yang notabene basisnya, tapi telah juga mendekatkan diri pada Dapil I, III dan IV.

Sebelumnya Fendi telah mengundurkan diri dari anggota TNI 0420 Sarko, hal itu adalah bukti bahwa Fendi benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat Merangin tercinta. (Advertorial)

Penulis : Dede Riskadinata
Redaktur : TopanBohemian

Read More

Telisik MTQ Ke-46 Jambi. Sekda Merangin Dipanggil Kejari ?

Fokusinfo.com | Merangin : Polemik dugaan mark-up anggaran belanja pada perhelatan MTQ Ke-46 Provinsi Jambi yang dilangsungkan di Merangin sebagai tuan rumah, ternyata masih berbuntut. Informasi terbaru adalah isu pemanggilan Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Sibawaihi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin.

Salah seorang sumber informasi fokusinfo.com yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Sekda Merangin telah dipanggil Kejari atas persoalan MTQ ke-46 tersebut. Namun dirinya tidak menyebut secara detail kapan dan apa saja materi pemanggilannya.

‘’Iya, persoalan MTQ itu Pak Sekda telah dipanggil. Tapi saya tidak tahu apa saja yang ditanyakan, kapan persisnya pemanggilan saya lupa. Tapi memang beliau telah dipanggil Kejari,” ungkap informan itu.

Dugaan sementara, pemanggilan Sekda Merangin karena dalam event tersebut Sibawaihi adalah Pengguna Anggaran (PA) yang mengkuasakan penggunaan anggarannya kepada Kabag Kesra, Yusuf Basri.

Sementara itu tanggapan Sekda dan Pihak Kejari Merangin masih dalam proses ajuan klarifikasi redaksi.(*)

Penulis : Topan Bohemian

Read More