Lembah
Masurai | fokusinfo.com :
Ratusan warga Sungai Tebal Desa Tuo Kecamatan Lembah
Masurai, Senin 23 Mei 2022 melakukan aksi demo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Merangin agar melaksanakan pemilihan Kepala Desa Tuo yang sebelumnya sempat
tertunda.
Agar
aksi mereka diperhatikan Pemkab, Massa sengaja memblokir jalan penghubung
Bangko – Jangkat. Meski tindakan itu dirasa merugikan aktivitas masyarakat pengguna
jalan yang lainnya, namun hasilnya sejumlah pejabat terpantau tergopoh-gopoh mendatangi
lokasi demo.
Spanduk
bertuliskan tudingan ‘Bupati Telah Mengabaikan Stastus Kewarganegaraan Kami’ terpampang
jelas melintang jalan, bersamaan dengan kalimat lainnya yang tertera dalam spanduk
tersebut. Sesekali tulisan itu terhalang oleh asap hitam dari kobaran api yang
sengaja disulut demonstran.
Pantauan
media ini di lokasi demo, satu persatu orator bergantian naik ke atas kendaraan
komando yang dilengkapi dengan sound system lengkap. Mereka adalah perwakilan
pemuda, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Perempuan, Herwin sebagai Koordinator
Lapangan, Suharman Dani sebagai Komando Massa dan Azhari seorang aktivis sosial
yang vokal menyuarakan keadilan, serta sejumlah orator lainnya yang turut
membakar semangat massa untuk menuntut keadilan.
Dalam
orasi yang disampaikan, terdapat enam tuntutan masyarakat berkaitan dengan
persoalan Pilkades yang ditunda tersebut. Seperti yang telah disederhanakan
redaksi fokusinfo.com, enam tuntutan massa yang tertuang dalam naskah berbunyi,
- Menuntut
kehadiran Bupati Merangin H Mashuri guna menjelaskan alasan penundaan pilkades secara tepat
- Meminta
kepala DPMD memperlihatkan surat rekomendasi dari kemendagri diatas penundaan
pilkades
- Meminta
Camat Lembah Masurai menjelaskan kenapa kepanitiaan PPS Pilkades Desa Tuo tidak
terbentuk
- Meminta
Ketua BPD guna menjelaskan kenapa kepanitiaan PPS Pilkades Desa Tuo tidak
terbentuk
- Menolak
kehadiran Pjs Kades
- Menuntut
pelaksaan Pilkades sesegera mungkin.
Alasan
ada kesibukan lain sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan
massa, Bupati Merangin H Mashuri akhirnya bersedia berkomunikasi dengan massa
melalui korlap menggunakan media handphone dengan menghubungkan pengeras suara
ke handphone. Awalnya massa menyambut antusias ketika Mashuri mengucapkan Minal
Aidin Walfaidzin, namun ketika pembicaraan mengarah pada substansi, massa
merasa tidak puas dan kembali meminta Mashuri turun langsung ke lokasi demo. Akhirnya
komunikasi terputus.
Menjelang
tengah hari, sejumlah pejabat Merangin seperti Camat Lembah Masurai, Asisten
Setda Merangin, Kepala Kesbangpol, Kepala DPMD, telah berkumpul di lokasi demo.
Para pejabat ini satu persatu berbicara di depan massa. Uniknya setiap siapapun
yang akan berbicara, terlebih dahulu korlap dan komandan massa mengingatkan
kepada demonstran agar tidak pecah konsentrasi, namun fokus dengan apa yang
mereka perjuangkan dalam tuntutan.
Ketika
mendapatkan kesempatan berbicara di hadapan massa, Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Merangin, Andrie Fransusman secara gamblang
membeber kronologis sehingga Pilkades di Desa itu menjadi tertunda.
‘’Awalnya
adalah di Desa Tuo ini tidak ada pembentukan panita PPS meskipun telah
difasilitasi camat pada tanggal 4 Maret. Namun panitia PPS tidak juga terbentuk.
Sesuai dengan skedul jadwal seharusnya 26 Februari,” kata Andrie.
Masih
dalam penjelasan Andrie, Lalu tanggal 16 Maret disepakati bersama BPD,
masyarakat, Pemdes bahwa pilkades minta ditunda. Mengingat keterbatasn waktu
maka Surat kesepakatan itu dijadikan rujukan yang disampaikan ke Bupati.
‘’Kala
itu Pak Bupati menyarankan agar meminta petunjuk ke Kemendagri. Kami DPMD melaksanakannya
dengan menyurati kemendagri dalam hal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada
tanggal 30 Maret. Dan pada tanggal 10 April kami mendapatkan jawabannya, yang
intinya adalah kewenangan dikembalikan ke Bupati atas pertimbangan waktu jadwal
yang telah lewat. Karena tanggal 11 itu sudah memasuki jadwal pendaftaran,”
terangnya.
‘’Soal
pembentukan Panitia PPS yang tidak terlaksana, itu tidak ada ketentuan panita
kabupaten memfasilitasi atau mengambil alih kewenangan untuk membentuk
kepanitiaan. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi persoalan sejak satu minggu
dua minggu hingga hampr satu bulan ternyata proses tidak juga terbentuk. Itu
yang perlu diketahui masyarakat,” tutupnya Andrie.
Setelah
berbicara di depan massa, Korlap dan Komando Massa meminta para pejabat
Merangin dan tim negosiasi massa melakukan rapat di ruang yang telah
dipersiapkan. Dalam negosiasi terjadi perdebatan. Karena kedua pihak menyadari tidak
akan ada keputusan hukum substansial dalam rapat tersebut akhirnya mereka
bersepakat membawa persoalan itu langsung ke Bupati Merangin, yang telah
dikonfirmasi bersedia menerima kedatangan massa setelah maghrib. Tak berapa
lama kemudian akhirnya demonstrasi bubar dan sejumlah palang blokir jalan
disingkirkan sehingga kendaraan kembali bisa melewati fasilitas umum itu.
Untuk
menjaga ketertiban dan keamanan, seluruh kegiatan demo hingga negosiasi dikawal
ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. Namun sayangnya tidak terlihat upaya
optimal dari mereka terkait pemblokiran jalan yang nyata-nyata merugikan
masyarakat lainnya.
Azhari,
dikonfirmasi meyakini bila tidak ada aksi massa turun ke jalan maka tidak akan ada
pertemuan tersebut. Dia mengatakan tidak ada transparansi dalam proses Pilkades
sehingga terjadi penundaan. Dia juga menduga ada oknum yang sengaja menunda pilkades
di Desa Tuo.
‘’Bila
mereka transparan coba jelaskan dan tunjukkan kepada kami siapa orang yang
melaporkan dan meminta Pilkades di Desa Tuo harus ditunda. Berapa jumlah
orangnya, atas dasar apa. Kami siap dikonfrontir dengan mereka,” tegas Azhari
seraya membeberkan telah muncul pula isu di tengah masyarakat bahwa Pilkades
tidak akan bisa terlaksana sebelum terjadi pemekaran desa.
‘’Kami
tidak ingin akal-akalan seperti ini terjadi lagi di masa yang akan datang,”
tutup mantan ketua SPI Merangin itu. (*)
Reporter
| Redaktur : TopanBohemian